PERATURAN

Impor/Ekspor Umum

Peraturan terkait impor/ekspor menggunakan jasa Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan.

Hukum Dasar Kepabeanan

Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI)

  • PMK 06/PMK.10/2017 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor

Angkut Lanjut dan Angkut Terus

RKSP dan Manifes

  • PMK 158/PMK.04/2017 tentang Tatalaksana Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut, Manifes Kedatangan Sarana Pengangkut dan Manifes Keberangkatan Sarana Pengangkut
  • PERDIRJEN 38/BC/2017 tentang Tata Cara Penyerahan, Penatausahaan, Perbaikan dan Pembatalan Pemberitahuan RKSP, Inward Manifes dan Outward Manifes

Fasilitas Impor/Ekspor

  • PMK 34/PMK.04/2020 tentang Fasilitas Impor terkait Penanganan Corona Virus Disease (COVID19)

Sanksi / Denda Kepabeanan

Barang Kiriman

Peraturan terkait impor/Ekspor menggunakan jasa Pengusaha Jasa Titipan dan Pos (PT Pos Indonesia, DHL, Fedex, TNT dan sebagainya).

Barang Kiriman

Bawaan Penumpang

Peraturan terkait barang bawaan penumpang pesawat atau kapal laut dan pelintas batas yang keluar-masuk Indonesia.

Barang Bawaan

  • PMK 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut
  • PMK 188/PMK.04/2010 tentang Impor Barang yang Dibawa oleh Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas dan Barang Kiriman

Bawa Uang Tunai

  • PMK 100/PMK.04/2018 tentang Perubahan PMK 157 Tahun 2017
  • PMK 157/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pemberitahuan dan Pengawasan, Indikator yang Mencurigakan, Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain, serta Pengenaan Sanksi Administratif dan Penyetoran ke Kas Negara

PDRI

Pajak Dalam Rangka Impor, yang diatur oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh 22)

  • PMK 110/PMK.010/2018 tentang Perubahan PMK 34 Tahun 2017
  • PMK 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain