Arti Kata

Tekan CTRL + F dan masukkan keywords untuk memudahkan pencarian.

  • Audit kepabeanan – kegiatan pemeriksaan laporan keuangan, buku, catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, surat yang berkaitan dengan kegiatan usaha termasuk data elektronik, surat yang berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanan, dan/atau sediaan barang dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan
  • Barang Larangan atau Pembatasan – barang yang dilarang atau dibatasi pemasukannya ke dalam Daerah Pabean atau pengeluarannya dari Daerah Pabean berdasarkan peraturan perundang-undangan
  • Barang tertentu – barang yang ditetapkan oleh instansi teknis terkait sebagai barang yang pengangkutannya di dalam daerah pabean diawasi
  • Bea keluar – pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini yang dikenakan terhadap barang ekspor
  • Bea masuk – pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini yang dikenakan terhadap barang yang diimpor
  • Buku Catatan Pabean – buku daftar atau formulir dalam bentuk cetak atau rekaman pada media elektronik yang digunakan dalam penatausahaan pemberitahuan pabean yang cligunakan untuk pemenuhan kewajiban pabean
  • Daerah pabean – wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang ini
  • Direktorat Jenderal Bea dan Cukai – unsur pelaksana tugas pokok dan fungsi Departemen Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai
  • Direktur jenderal – Direktur Jenderal Bea dan Cukai
  • Ekspor – kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean
  • Hibah – pengalihan kepemilikan barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan/atau barang yang menjadi milik negara kepada pemerintah daerah untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi atau kepada pihak lain untuk kepentingan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan tanpa memperoleh penggantian
  • Impor – kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean
  • Kantor pabean – kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini
  • Kantor Pelayanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut Kantor Pelayanan – Kantor Pelayanan Utama Bea clan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai.
  • Kantor Wilayah – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
  • Kawasan pabean – kawasan dengan batasbatas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
  • Kepabeanan – segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar
  • Kewajiban pabean – semua kegiatan di bidang kepabeanan yang wajib dilakukan untuk memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang ini
  • Lelang – penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/ atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang
  • Menteri – Menteri Keuangan Republik Indonesia
  • Nilai Likuidasi – nilai properti yang dijual melalui Lelang setelah memperhitungkan risiko penjualannya
  • Nilai Pasar selanjutnya sesuai ilmu akuntansi disebut Nilai Wajar – perkiraan jumlah uang pada tanggal penilaian yang dapat diperoleh dari transaksi jual beli, hasil penukaran, atau penyewaan suatu properti, antara pembeli yang berminat membeli dan penjual yang berniat ~menjual atau antara penyewa yang berniat menyewa dan pihak yang berminat untuk menyewakan dalam suatu transaksi bebas ikatan, yang penawarannya dilakukan secara layak dalam waktu cukup, dimana kedua pihak masing-masing mengetahui kegunaan properti tersebut bertindak hati-hati, dan tanpa paksaan
  • Orang – orang perseorangan atau badan hukum
  • Pejabat bea dan cukai – pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang ini
  • Pejabat Bea dan Cukai – pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan
  • Pemberitahuan pabean – pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini
  • Pemusnahan – kegiatan untuk menghilangkan wujud awal dan sifat hakiki suatu barang
  • Penetapan Status Penggunaan – keputusan pengelola barang yang 1nemberi kewenangan mengelola barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara kepada pengguna barang untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi kementerian/ lembaga.
  • Penghapusan – tindakan menghapus barang yang menjadi milik negara darii daftar buku catatan pabean barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya
  • Penilaian – suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh penilai untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu obyek pada saat tertentu dalam rangka pengelolaan barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara
  • Penyelenggara Pos yang Ditunjuk – penyelenggara pos yang diberikan tugas oleh pemerintah untuk memberikan layanan internasional sebagaimana diatur dalam Perhimpunan Pos Dunia (Universal Postal Union) .
  • Perusahaan Jasa Titipan yang selanjutnya disingkat PJT – penyelenggara pos yang memperoleh ijin usaha dari instansi terkait untuk melaksanakan layanan surat, dokumen, dan paket sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pos
  • Pos pengawasan pabean – tempat yang digunakan oleh pejabat bea dan cukai untuk melakukan pengawasan terhadap lalu lintas barang impor dan ekspor
  • Sistem Komputer Pelayanan – sistem komputer yang digunakan oleh kantor pabean dalam rangka pengawasan dan pelayanan kepabeanan
  • Tarif – klasifikasi barang dan pembebanan bea masuk atau bea keluar
  • Tempat penimbunan berikat – bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan bea masuk
  • Tempat penimbunan pabean – bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu, yang disediakan oleh pemerintah di kantor pabean, yang berada di bawah pengelolaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk menyimpan barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara berdasarkan Undang-Undang ini
  • Tempat penimbunan sementara – bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu di kawasan pabean untuk menimbun barang, sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya